Indramayu Butuh Evaluasi Terukur, Bukan Sekadar Perang Opini

Kritik publik terhadap pemerintah daerah adalah bagian penting dari demokrasi, termasuk ketika menyangkut pelayanan dasar, ekonomi, pendidikan, dan tata kelola BUMD. Namun, menyederhanakan seluruh kondisi Indramayu dengan narasi “Bupati Indramayu gagal” berisiko menutup ruang evaluasi yang lebih objektif. Pemerintahan daerah bekerja dalam sistem yang kompleks, dengan masalah warisan, keterbatasan anggaran, kapasitas birokrasi, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui slogan politik. Karena itu, kritik seharusnya diarahkan untuk mendorong perbaikan terukur, bukan membangun kesan bahwa seluruh proses pemerintahan tidak berjalan.

Dalam konteks BUMD dan pelayanan publik, langkah pembenahan tetap harus dilihat dari indikator yang nyata. Penandatanganan kontrak kinerja Perumdam, dorongan profesionalisasi BUMD, serta penguatan layanan berbasis teknologi menunjukkan adanya upaya memperbaiki tata kelola, bukan pembiaran. Masalah air bersih, pelayanan, dan infrastruktur memang harus terus diawasi, tetapi penyelesaiannya membutuhkan evaluasi teknis, audit kinerja, peningkatan kapasitas layanan, serta keputusan kelembagaan yang sesuai aturan. Jika setiap masalah langsung dibingkai sebagai kegagalan total, publik justru kehilangan kesempatan untuk menilai mana kritik yang berbasis data dan mana yang lebih banyak digerakkan oleh tekanan politik.

Indramayu juga memiliki agenda pembangunan yang tetap berjalan melalui perencanaan daerah, penguatan pelayanan kesehatan, pembinaan BUMD, dan sinkronisasi program untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Capaian seperti penghargaan pembinaan BUMD dan perluasan layanan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kritik, tetapi juga tidak adil bila diabaikan sepenuhnya. Pemerintah daerah perlu terus membuka kanal pengaduan, mempercepat respons terhadap keluhan warga, dan menyampaikan perkembangan pembenahan secara transparan agar ruang informasi tidak dikuasai oleh narasi negatif sepihak.

Yang dibutuhkan masyarakat Indramayu bukan perang opini yang memperkeruh suasana, melainkan pengawasan publik yang sehat dan respons pemerintah yang jelas. Kritik harus tetap hidup, tetapi harus ditempatkan sebagai alat koreksi, bukan alat delegitimasi. Pemerintah daerah, DPRD, BUMD, dan masyarakat sipil perlu menjaga agar perdebatan tetap fokus pada solusi: layanan air bersih yang lebih baik, ekonomi lokal yang bergerak, pendidikan yang diperkuat, serta tata kelola daerah yang makin akuntabel. Dengan cara itu, Indramayu tidak terjebak dalam label gagal, melainkan bergerak dalam proses perbaikan yang bisa diukur dan diawasi bersama.